Table of Contents

Articles

IMPLIKASI YURIDIS DARI RATIFIKASI PIAGAM ASEAN TERHADAP PERDAGANGAN JASA PENERBANGAN DI INDONESIA DALAM RANGKA MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TAHUN 2015 FERDI '

PDF 1-12

MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI PENGEMBAN OTORITAS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH K.A.BUKHORI '

13-30

STANDARISASI CSR SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DI INDONESIA SABELA '

PDF 31-38

IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH NOPYANDRI '

PDF 39-44

REKONSEPTUALISASI PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI.1 Mexsasai Indra

PDF 45-56

URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DESI APRIANI

PDF 65-74

REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR DI PROPINSI RIAU Ulfia Hasanah

PDF 75-88

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU Erdiansyah '

PDF 89-100

KAJIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI TERPIDANA NARKOTIKA FERAWATI '

PDF 101-108

KEBEBASAN BERTINDAK PEMERINTAH (DISKRESI) SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA Azmi Fendri

PDF 57-64