Trade Off Corporate Social Responsibility Bumn Dan Pengembangan Umkm Di Provinsi Riau (Studi Kasus PT.Jasa Raharja Cabang Provinsi Riau)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertentangan antara dua hal yangberkepentingan antara kewajiban BUMN menyisihkan sebahagian keuntungannya (1-3%) untuk program Corporate Social responsibility (tanggung jawab social) berupapenyaluran dana yang disebut dengan PKBL (Program Kemitraan Dan BinaLingkungan) kepada pengusaha-pengusaha kecil sehingga meningkatkan pendapatanmasyarakat sebagai salah satu tanggung jawab BUMN terhadap masyarakat, namun disisi lain masih banyak kendala dari pengusaha-pengusaha kecil tersebut dalampengembalian dana tersebut yang mengakibatkan penunggakan dalam pengembalian,sehingga dana tersebut tidak bergulir sebagaimana yang diharapkan.Penelitian ini dilakukan pada PT.Jasa Raharja (Persero) cabang Provinsi Riausebagai salah satu BUMN yang menjalankan PKBL dengan asumsi pola yang samadisemua BUMN yang ada di Provinsi Riau berdasarkan penelitian sebelumnya, denganmenggunakan data sekunder, dan analisis data secara deskriptif.Hasil temuan menunjukkan bahwa selama 21 (dua puluh satu) tahun sejak1992-2012 program PKBL dijalankan PT.Jasa Raharja (Persero) ditemukan tunggakansebesar 53,47% yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain: perilaku mitra binaanyang menggunakan dana bukan untuk usaha; mitra binaan dengan tempat usaha yangtidak tetap; pembinaan dan penagihan tidak secara rutin; informasi yang kurangtentang ketentuan-ketentuan terhadap pengembalian; serta mitra binaan tidakmempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha. Dari temuan tersebut terlihatadanya kesenjangan antara pengorbanan yang dilakukan BUMN dengan sasaran yangdiharapkan dari pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan pendapatanmasyarakat dan pengembangan entrepreneurship yang belum sepenuhnya bisaberjalan dengan optimal, perlu pembenahan terhadap sasaran dan manajemen dariprogram PKBL mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi pelaksanaannyayang melibatkan semua pihak (Pemerintah, BUMN, dan UMKM).