PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KEAMANAN MASYARAKAT DI KAWASAN PERBATASAN

Abstract

Orientasi kebijakan pembangunan di perbatasan selama ini lebih bersifat pembangunan
untuk kawasan perbatasan bukan pembangunan untuk masyarakat perbatasan, artinya pembangunan
lebih banyak terfokus kepada pembangunan ekonomi dengan upaya untuk mengelola sumber
daya alam yang ada dan kurang menekankan pembangunan sumber daya manusianya, sehingga
masyarakat lokal yang berada disekitar kawasan perbatasan tetap menjadi penonton tidak terlibat
secara aktif dan represantativ dalam proses implementasi pembangunan, maka mereka masih
tetap miskin, marginal dan kurang terjamin dan diberdayakan kehidupannya. Hai ini terjadi karena
masih minimnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka kurang
mampu memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi. Kajian ini menggunakan perspektif
keamanan masyarakat dari tinjauan nonkonvensional yaitu pembangunan keamanan masyarakat
dari aspek sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Secara metodologis, penelitian ini dilakukan
dengan pendekatan kualitatif dan data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis data
interpretatif baik data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Peran pemerintah daerah dalam pembangunan keamanan masyarakat terbatas pada aktifitasaktifitas
yang berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan saja. Minimnya
pemahaman mengenai pembangunan keamanan masyarakat berdampak pada disorientasi kebijakan
pembangunan daerah terutama pada kawasan yang menjadi konsern seperti Pulau Rangsang dan
Rangsang Pesisir. Faktor yang mempengaruhi peran dalam pembangunan itu yaitu faktor batasan kewenangan dan disparitas wilayah