TATA KELOLA PELABUHAN SUNGAI

Abstract

Pelabuhan Sungai Duku merupakan pintu gerbang kedatangan atau mobilisasi masyarakat
dari dan ke Pekanbaru maupun menuju daerah lainnya yang ada di Provinsi Riau. Pengelolaan
Pelabuhan Sungai Duku sebagai gerbang daerah itu nyatanya belum dibarengi oleh optimalisasi
wewenang dan tindakan. Studi ini mencoba melihat belum optimalnya tata kelola pelabuhan itu
dari sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang politik dan pemerintahan. Sehingga yang
menjadi fokusnya adalah pada aspek pelaksanaan pengelolaan dan aspek tindakan pemerintah. Kajian
ini mendasarkan diri pada asumsi teoritik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
dengan maksud untuk melihat pengelolaan pelabuhan Sungai Duku sebagai rangkaian tindakan
oleh Pemerintah dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dan memberikan nilai tambah
kemanfaatannya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai upaya penelusuran berbagai
data pendukung dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Studi ini menyimpulkan bahwa
(1) Tata kelola pelabuhan Sungai Duku dihadapkan pada persoalan pengaturan yang didalamnya
belum jelas duduk dan peran pemerintah daerah, juga pada persoalan lemahnya pengendalian
terhadap aktifitas pelabuhan serta lemahnya pengawasan. Selanjutnya (2) tindakan aktor dalam
pengelolaan pelabuhan Sungai Duku dapat dilihat dari tindakan otoritas pelabuhan yang setiap
tindakannya harus mendasar pada mekanisme regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
sedangkan tindakan aktor swasta dibatasi oleh status pelabuhan yang non komersil.