POLITIK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN

Abstract

Politik Pembangunan di Perdesaan. Tiga tahun terakhir ini berbagai macam program
pembangunan infrastruktur desa telah banyak yang masuk ke Desa Batu Gajah, mulai dari PNPM
Mandiri sampai dana Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrstruktur telah dikucurkan.
Namun pembangunan infrastrukur tersebut selama tiga tahun ini terkesan terkonsentrasi di beberapa
titik desa saja, artinya tidak terjadi pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana
peranan politik kepala desa dalam pembangunan infrastruktur dan apa pertimbangan
kepala desa dalam memilih lokasi pembangunan infrastruktur di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadi suatu
sapek fenomena sosial tertentu. Hasil penelitian menunjukkan peranan politik kepala desa dalam
pembangunan infrastruktur di Desa Batu Gajah terdiri atas lima peranan yakni Mediator Pembangunan,
Motivator Pembangunan, Fasilitator, Pembangunan, Fasilitator Kebijakan dan Fasilitator
Pemberdayaan. Dampak yang terjadi akibat adanya peranan politik Kepala Desa Batu Gajah dalam
pembangunan infrastruktur adalah pertama, terjadinya kesenjangan pembangunan antar dusun di
desa Batu Gajah, dimana Dusun II sejak tahun 2011 hampir tidak ada pembangunan. Kedua, Persepsi
negatif dari warga yang ada di Dusun III terhadap Kepala Desa akibat tidak adanya pembangunan
tersebut, Ketiga, adanya distrust (ketidakpercayaan) sebagian kelompok masyarakat terhadap Kepala
Desa. Keempat, persepsi positif dari dusun lain yang pembangunan infrastrukturnya lancar
sejak lima tahun terakhir ini. Kelima, BPD didominasi oleh Kepala Desa.