PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PERCEPATANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PROYEK 35.000 MW

Manto Siregar, Aminuddin Salle, Sri Susyanti Nur

Abstract


This study aims to determine the procedure of land procurement and legal settlement mechanism against the rejection of land price and / or amount of compensation that has been set and implementation of acceleration process of land acquisition. This research employs empirical method of studying. The results of this study can be concluded that the procedure of land procurement and the stages of implementation starting from the planning stage, preparation stage, implementation phase, until delivery of the results, has been clearly regulated with the provisions of law applicable in Law number 2 of 2012 with all revisions the amendment of Presidential Decree Number 71 Year 2012 on Implementation of Land Procurement for Development for Public Interest. Mechanism of legal settlement against rejection of land price and / or amount of indemnification that has been set by the Appraisal team can be done with the step of applying for Custody of money payment of land compensation (consignment) to the local District Court.

Keywords : Civil Law, Land Procurement, Public Interest

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Aminuddin Salle, 2007. Hukum Pengadaaan Tanah, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

A.P. Parlindungan, 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2006. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta.

B. F. Sihombing, 2005. Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, PT. Toko Gunung Agung,Jakarta.

Gunawan Wijaya, 2001, AlternatifPenyelesaianSengketa, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunanegara, 2008, Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan,Tatanusa, Jakarta.

B. Koran

Maria S.W. Sumardjono, 2001.KebijakanTanah:AntaraRegulasidanImplementasi, Cetakan 1, Kompas, Jakarta.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004.Pengadaan Tanah untuk Untuk KepentinganUmum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Berita koran, Riau. Pos,Co, tanggal 16 April 2015. Terkendala Harga dari 1603 Tapak Tower, PLN Bau Bangun 315 Tapak Tower.

Berita Koran. Antara Riau. Pos. Tanggal 03 Maret 2017. Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau Kabulkan Gugatan Konsinyasi PLN.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.




DOI: http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4747

Refbacks

  • There are currently no refbacks.