PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL

Adi TiaraPutri, Ledy Diana

Abstract


The State regulates the procedures for the management of fish resources that are contained in various regulations. The State also provides space for the community to manage fish resources. In the management of fish resources based on the principles of management. The management of fish resources includes also controlling of fish resources. Bengkalis Regency is the coastal areas which has potential fish resource, terubuk  fish. The research method used the normative method with approach of legislation concerning the role of the community in the management of fish resources.

Keywords : Fish Resources, Management, National Law


Full Text:

PDF

References


A. Buku

Buku Laporan Tahun 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2016, Pekanbaru.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Editor : Andi Rusandi, Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk, 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Laporan Tahun 2016 BPS Kabupaten Bengkalis.

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, 2010 PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marlina dan Faisal Riza, Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan, 2013, PT. Sofmedia, Jakarta.

Ramlan, Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Inddonesia, 2005Setara Press, Malang.

Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Internet

https://economy.okezone.com/read/2017/02/14/320/1618412/wih-laut-riau-simpan-potensi-ikan-140-000-ton-tahun

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 59/ MEN/ 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (Tenualosa Macrura).




DOI: http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i1.4572

Refbacks

  • There are currently no refbacks.