KEBIJAKAN REFORMASI AGRARIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DITINJAU DARI KAJIAN HAM DAN GENDER
Abstract
Agrarian Reform, one of the prerequisites in organizing economic development towards a just and prosperous society based on Pancasila, but there are still issues at the level of policy that is interpreted as a product of law, strategy, program and its implementation, especially viewed from human rights and gender studies. Using normative research methods with legal and doctrinal approach, it was found that the policy of Agrarian Reform in Joko Widodo Government era as a product of law and strategy and program has accommodated human rights protection protection although not maximal yet; The agrarian reform policy developed in the era of Joko Widodo Government as a legal product has accommodated gender equality and justice although not yet maximized, but as a strategy and program has not reflected on justice and gender equality
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Arizona, Yance Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta : STPN Press, 2014
Bachriadi, Dianto, Reforma Agraria untuk Indonesia, tulisan untuk bahan diskusi dalam Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang, 6-7 Juni 2007
Fauzi,Yuliyanna Reforma Agraria ala Jokowi kian jauh dari Pemikiran Sukarno, CNN Indonesia, 24 September 2017
Firdaus, Muhammad Syafari dkk, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia, Sebuah Panduan, Komnas HAM 2013
Furqon, Berry Nahdian Media Indonesia, 19 Januari 2012
Harsono, Boedi Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta : Djambatan, 2008
Herry, Musleh Penataan Kewenangan Pemerintahan Daerah Bidang Pertanahan di Masa Mendatang, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014
Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2016, Liberalisasi Agraria diperhebat, Reforma Agraria dibelokkan
KSP RI, Pelaksanaan Reforma Agraria, Arahan Kantor Staf Presiden, : Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
Manan, Bagir Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Jakarta : Mandar Maju, 1995
Nurdin, Iwan Mempercepat Reforma Agraria, Kompas, Kamis 16 Februari 2017Setiawan,
Pitoko, Ridwan Aji Reforma Agraria, Program Pemerataan Ekonomi Era Jokowi, Kompas.com, 26 Maret 2017
Pujiriyani, Dwi Wulan, dkk Land Grabbing Bibliografi Beranotasi, Yogjakarta : STPN Press
Rahadian, Lalu, Demo Tani : Reforma Agraria Bukan Sekedar Sertifikasi Tanah, CNN Indonesia, Rabu, 27 September 2017
Risnarto, Landreform Plus di Indonesia, Bulletin LMPD LAND, Edisi 04, Agt-Okt 07
Safitri, Myrna A. (ed), Untuk apa Pluralisme Hukum? Regulasi, Negosiasi dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia, , Jakarta : Epistema Institute, Huma, Forest People Programme, 2011
Spichiger, Rachel dkk, Land Administration, Gender Equality and Development Cooperation, Lessons Learned and Challenges Ahead, Danis Institute For Internasional Studies (DIIS) ReCom Publication, 2013
Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
Wibowo, Eddi ,dkk, 2004, Hukum dan Kebijakan Publik,Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia
Gender dan Hak Atas Tanah, Siaran Pers Sajogyo Insititute No 04/Sains/PP/09/ 2016
Gender dan Pembangunan : Konsep-konsep Dasar, Bulletin DTE (Down to Earth) 99-100. Oktober 2014
Gender and Land Rights, Understanding Comlexities; Adjusting Policies, Policy Brief 8, Food and Agriculture Organization of the United Nations, March 2010
Kedudukan Perempuan dalam Perjuangan Pembaruan Agraria, http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/836-kedudukan-perempuan-dalam-perjuangan-pembaruan-agraria
Menemukan Hak Atas Tanah pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kontras, 2015
Menko Perekonomian Evaluasi kerjasama dengan WWF soal Reforma Agraria, BBC Indonesia, 23 Oktober 2017
Perempuan, tanah dan sumber daya alam, Down to Earth No 63, November 2004
Tim Penyusun Bappenas dan CIDA, Indikator Gender untuk Perencanaan Pembangunan, Pengalaman Repelita VI, Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Women’s Support Project II- CIDA, 2001
Menyoal “Reforma Agraria Jokowi-JK, http:// www.kpa.or.id/news/blog/menyoal-reforma-agraria-jokowi-jk/
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan MPR Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
DOI: http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4552
Refbacks
- There are currently no refbacks.
