PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RESOLUSI KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN

Abstract

 Role Government in Conflict Resolution Land Estates. This research is motivated
phenomenon plantations conflict between PT. AMR and PT. BMPJ that this involves Rokan Hulu regent
in the resolution of the conflict. Object of conflict is an area of 700 hectares claimed by PT.
BMPJ included in the Village Central Fullness and 300 ha of which already made SKT / SKGR, while
the Government of Rokan Hulu land set is entered East Village area Fullness figures based on the
agreement the two communities who agreed to make the District Map Fullness of 1986 as a basis for
setting boundaries , This study aimed to describe the process of licensing of PT. Panca Budi Murni
Jaya and PT. Agro Mitra Rokan, the factors that cause conflict and analyze the role of local
governments in conflict resolution between PT. Panca Budi Murni Jaya and PT. Agro Mitra Rokan. This
type of research in this thesis in the form of qualitative descriptive study. Subjects were Rokan
Hulu Government, the National Land Agency in Rokan Hulu, and PT. BPMJ, PT. AMR and Chairman of the
Koperasi Sawit Timur Jaya. The results showed essentially the conflict between PT. BMPJ and PT. AMR
is a conflict over land of high economic value, and conflict licensing. As for the factors that
cause conflict among other factors the boundary between the two villages, licensing factors,
factors of economic value, and legal factors. Role of Local Governments in Conflict Resolution is
Make a statement (statement), facilitating meetings between the conflicting parties, through the
efforts of administration, as well as legal efforts to obtain legal protection and investigation of
the
legality of business licensing PT. BMPJ.

 Peran Pemerintah Daerah dalam Resolusi Konflik Lahan Perkebunan. Penelitian ini
dilatarbelakangi fenomena konflik lahan perkebunan antara PT. AMR dan PT. BMPJ yang ikut melibatkan
Bupati Rokan Hulu dalam resolusi konflik tersebut. Obyek konflik adalah lahan seluas
700 Ha yang diklaim oleh PT. BMPJ masuk dalam wilayah Kelurahan Kepenuhan Tengah dan 300
Ha diantaranya sudah dibuatkan SKT/SKGR, sedangkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu me-
netapkan lahan dimaksud masuk wilayah Desa Kepenuhan Timur berdasarkan kesepakatan tokoh masyarakat
kedua desa tersebut yang sepakat menjadikan Peta Kecamatan Kepenuhan Tahun
1986 sebagai dasar penetapan batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
proses perizinan terhadap PT. Budi Murni Panca Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan, faktor-faktor
penyebab konflik dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam resolusi konflik antara PT.
Budi Murni Panca Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini
berupa penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu, Badan Pertanahan Nasional di Rokan Hulu, dan PT. BPMJ, PT. AMR dan Ketua Koperasi
Sawit Timur Jaya. Hasil penelitian menunjukkan pada hakekatnya konflik antara PT. BMPJ dan PT.
AMR adalah konflik perebutan lahan yang bernilai ekonomis tinggi, dan konflik perizinan. Adapun
faktor-faktor penyebab konflik antara lain faktor tapal batas antara kedua desa, faktor perizinan,
faktor nilai ekonomi, dan faktor hukum. Peran Pemerintah Daerah dalam Resolusi Konflik adalah
Membuat statement (pernyataan), memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang berkonflik, menempuh
upaya administrasi, serta upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dan
pengusutan legalitas perizinan usaha PT. BMPJ.